Sekda Serman Moridu Mewajibkan PNS Pahami dan Laksanakan 4 Poin Penting

  • Whatsapp

Plt Bupati Boalemo,Ir, Anas Jusuf,M,Si di wakili oleh skertaris daerah H,Serman Moridu,S,Pd,MM membuka kegiatan workshop administrasi kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan olahraga kabupaten baolemo,bartempat di hotel new rahmat Rabu (17/2).

Sekertaris Daerah Boalemo,H,Serman Moridu,S.Pd,M,Si menyampaikan bahwa”saya sangat mengpresiasi kegiatan yang sangat penting dan para peserta begitu antusias mengikuti workshop yang menyangkut kependidikan demi terwujudnya administrasi pendidikan yang terarah”.Ungkap Sekda Serman Moridu

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan ini saya juga sedikit menerangkat dengan 4 hal yang paling urgen ialah;

1,PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin Aparat Sipil Negara (ASN); pada peraturan ini kita diperhadapkan bagaimana meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kedispilinan pegawai dalam peningkatkan kapasitas juga etos kerja.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin dijabarkan lebih rinci dan dapat tambahan jenis hukuman yang menyatakan bahwa pejabat yang merupakan atasan langsung pegawai dapat dikenakan sangsi yang sama jika tidak melaporkan bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin,sehingga fungsi pengawasan sangat efektif demi pelaksanaan program programnya.

2,PP no 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil,ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan tentang perkawinan dan perceraian  PNS ,juga mengantisipasi adanya perkawinan secara siri dikalangan PNS dan agar PNS dapat menyusun rencana kerja dan kebijakan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku sehingga target dan capaian indicator progress dikpora tercapai dengan baik.

3,penyusunan sasaran kerja pegawai; PNS adalah abdi Negara juga abdi masyarakat yang perlu mentaati seluruh kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perat5uran perundang undangan atau peraturan kedinasan yang apabila di taati dan dilanggar akan dikenakan sangsi disiplin.

4,penyusunan perhitungan angka kredit bagi guru; bagi PNS pada jabatan fungsional,daftar usul penetapan angka kredit berupa DUPAK tersebut maka seorang pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional tidak dapat melakukan kenaikan kepangkatan,sehingga ini tentunya menghambat karier pegawai yang bersangkutan.Tegas Sekda Serman Moridu

Terakhir saya sangat berharap kepada para peserta workshop ini sedapat mungkin bisa di simak seksama dan sungguh sungguh dengan beberapa poin penting telah saya jabarkan  mengoreksi kesalahan yang telah pernah kita lakukan untuk menjadi pedoman perbaikan sebagai PNS terbaik dan menjadi contoh pada yang lainnya.Harap Sekda Serman Moridu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *